INFO GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL

  INFO GANN (29/11/2020) INFO GANN, WAY KANAN | Alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 diduga tidak selesai dikerjakan dengan alasan beragam, dan hal tersebut diduga sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sepihak memperkaya diri dengan kata lain (KORUPSI) oleh Kepala Kampung yang pada saat itu dijabat oleh Rukhaenah selaku Kepala Kampung Negeri Jaya Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut diketahui setelah tim investigasi FPII koordinator Wilayah Kabupaten Way Kanan menyambangi Kantor Kampung Negeri Jaya di Kecamatan Negeri Besar Kamis, (26/11/201/20), dan mempertanyakan terkait Alokasi Anggaran pada Tahun 2019 diantaranya Jambanisasi, Bibit jambu, Bibit ikan dan peningkatan jalan Underlag di kampungnya ke Sekretaris Kampung yang bernama Depurba (masih menjabat). Saat ditanyakan hal tersebut Ia mengatakan bahwa hal tersebut memang seperti itu adanya, karna apa yang dilaksanakan adalah atas dasar perintah dari Kepala Kampung Rukhaenah pada saat itu. "Y...

INFO GANN (30/09/2020) INFO GANN - NASIONAL | Dalam sejarahnya negara Indonesia pernah mempunyai komisi pemberantasan korupsi. Komisi ini membuat ngeri para koruptor karena menteri, ketua dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat tinggi yang korupsi dijebloskan dalam penjara. Akan tetapi, Komisi ini hanya berumur 17 tahun. Ibarat manusia hanya seumur remaja, tidak sampai dewasa.  Pada umurnya ke-18 yaitu pada tahun 2019 Pemerintah Jokowi dan DPR tidak senang di negara Indonesia ini ada komisi pemberantasan korupsi. "Bikin investasi tidak mau masuk dan membuat pejabat tidak berani membuat kebijakan yang bagus-bagus", kata Presiden dan DPR. Oleh karena itu, melalui perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, KPK dirubah menjadi Komidi Pemberantasan Korupsi.  Umumnya, komidi membuat penonton tertawa lepas karena terhibur sehingga semua stresnya hilang. Tapi Komidi ala KPK ini sebaliknya. Benar, rakyat tertawa tapi bukan karena terhibur. Ra...

INFO GANN (30/09/2020) INFO GANN - Lampung | Pendidikan adalah salah satu Lembaga yang rentan dengan tindak pidana penyelewengan anggaran terlepas dari maraknya penyelewengan Dana Desa (DD) yang yang ramai di gembar-gemborkan oleh Media Online, cetak, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tak sedikit pemerhati dunia pendidikan yang menemukan indikasi penyimpangan terhadap dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan.Rabu (30/09/2020). Korupsi masih mewarnai dunia pendidikan Selain kasus proyek infrastruktur dan perizinan, oknum kepala daerah dan pejabat di daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena diduga mengorupsi anggaran pendidikan. Data dari Kemendagri menyatakan bahwa dari Tahun 2004 s.d. 2017 ada 313 Kepala Daerah yang terjerat kasus Korupsi (Jawa Pos, 11/12/2007). Sedangkan periode Januari s.d. Juli 2018 tercatat sebanyak 19 Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (Kompas, 19/07/2018). Saking parahnya korupsi di...

Info GANN (12/09/2020) Info GANN - DANA BOS | Kementerian Pendidikam dan Kebudayaan  Mengungkap Beberapa Modus Penyelewengan Dana Bantuam Operasional Sekolah Atau Dana BOS  Yang Kerap Dilakukan Oleh  Beberapa Oknum Pendidikan Baik Di Sekolah Maupun Di Dinas Pendidikan Setempat Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang Mengatakan Ke Rakyat Media.com, Setidaknya Ada 12 Modus Penyelewengan Yang Kemendikbud Temukan Selama Penyaluran Dana BOS Modus Pertama, Kepala Sekolah Diminta Menyetor Sejumlah Uang Tertentu Kepada Pengelola Dana BOS Di Dinas Pendidikan Dengan Dalih Mempercepat Proses Pencairan Dana BOS Modus Kedua, Lanjut Chatarina Adalah Kepala Sekolah Menyetor Sejumlah Uang Kepada Oknum Pejabat Disdik Dengan Dalih Uang  Administrasi Modus Ketiga Dana BOS Diselewengkan Dalam Bentuk Pengadaan Barang Dan Jasa," Ucapnya. Kemudian Pengelola Dana BOS Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Seperti Yang Pernah Diungkap Indonesia Corruption Watch Dan Komisi Pem...

  Info GANN ( 13/08/2020 ) INFO GANN - LAMPUNG | Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin berjanji akan melakukan pencarian terhadap mantan Bupati Lampung Timur, Satono yang menjadi DPO Kejati Lampung sejak tahun 2012. Dalam kunjungan singkat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro Lampung tersebut, pihak Kejagung juga meminta agar jajaran Seksi Pidana Khusus (Pidsus) untuk lebih banyak mengungkap perkara korupsi.Rabu ( 12/08/2020 ) “Oke, nanti akan kita cari. Dia pasti ada di sini, nggak mungkin dia ke luar negeri. Dicatat, mantan Bupati Lampung Timur, Satono,” kata Jaksa Agung, memerintahkan ajudannya untuk mencatat nama Satono. Kuat dugaan DPO mantan Bupati Lampung Timur tersebut ( SATONO)  masih berada dalam wilayah RI, dan belum sampai keluar Negeri.Dan itu merupakan pekerjaan Rumah ( PR)  bagi Para aparat penegak hukum di Indonesia terutama di Provinsi Lampung.  Seperti diketahui, Satono dinyatakan bersalah setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara korupsi APBD ...